pariwisata kemasyarakatan

TAHUN berganti, Kabupaten Takalar terus berbenah diri untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tak hanya dibutuhkan diperlukan peran masyarakat di semua lini tapi juga kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan maksimal yang lebih baik.
Apa saja yang akan dilakukan Takalar untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya? Berikut petikan wawancara wartawati FAJAR, Yukemi Koto, dengan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Takalar, Andi Muhammad Jen Syarif Rifai, di ruang kerjanya, Rabu, 14 Maret.
Apa saja potensi Takalar yang akan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat?
Takalar memiliki banyak potensi besar yang belum digarap. Potensi-potensi tersebut merupakan nilai lebih yang dimiliki daerah untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian lebih, kalau Takalar ingin maju. Salah satunya, potensi di bidang kepariwisataan yang masih minim perhatian.
Bagaimana sebenarnya potensi kepariwisataan di Takalar?
Terus terang, potensi kepariwisataan di Takalar belum banyak diekspose. Itulah yang perlu kita jual ke luar. Karena untuk meningkatkan kemajuan suatu daerah, kepariwisataan merupakan salah satu daya tarik tersendiri sebagai nilai jual tinggi. Dijual dalam artian, potensi pariwisata harus tetap berbasis kemasyarakatan.
Pemerintah daerah membantu dari segi fasilitas, sementara pengelolaannya dibantu oleh masyarakat. Sehingga hasilnya, benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat. Perekonomian masyarakat pun akan semakin tumbuh berkembang.
Bagaimana caranya?
Sebagai tahap awal, pemerintah daerah (pemda) harus membuka akses untuk mencapai sektor pariwisata tersebut. Misalnya, dengan membuka akses jalan untuk titik wilayah yang potensial untuk dijadikan tempat pariwisata. Dalam pengembangannya, sektor pariwisata tersebut pun harus dipercayakan kepada ahlinya. Ini yang sementara kita akan garap.
Lalu, bagaimana dengan Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (Simtap) saat ini?
Sejak terbentuknya simtap di Takalar, kita berharap dapat menjadi primadona. Takalar merupakan daerah kedua yang membuat simtap ini. Di Takalar, simtap dibuat untuk membantu 12 pelayanan perizinan bagi masyarakat. Sekarang sudah berjalan kurang lebih sepuluh tahun.
Apakah ada kesulitan dalam mencapai keberhasilan Simtap ini?
Dikatakan kesulitan, sebenarnya tidak juga. Sebab salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Simtap. Namun untuk lebih memaksimalkan Simtap ini, kita terus melakukan beberapa pembenahan. Terutama dari segi sumber daya manusia (SDM) yang berada dalam lingkup Simtap tersebut.
Seperti apa profesionalisme SDM yang menjalankan Simtap ini?
Simtap belum dikelola secara otonom. Dalam artian, Simtap harus dikelola secara profesional. Kita harapkan ke depan, Simtap tidak lagi mempekerjakan pegawai yang diperbantukan dari SKPD-SKPD yang terkait. Simtap akan dijadikan suatu badan atau semacam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, red), dan orang-orang yang bekerja di dalamnya akan menetap.
Jadi orang yang bekerja di Simtap tidak lagi berpindah-pindah yang kemudian justru dapat menghambat waktu pelayanan perizinan. Sekarang perencanaan tersebut sementara dalam tahap evaluasi.
Ini artinya mutasi pegawai tidak diperlukan lagi?
Mutasi pegawai tetap harus ada. Sebab mutasi sebenarnya merupakan penyegaran bagi setiap individu atau person. Pegawai tersebut diharapkan tidak jenuh di tempat kerjanya. Maksud lainnya dari mutasi PNS ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pengalaman si pegawai.
Tidak hanya mahir dalam satu bidang, tapi beberapa bidang lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah. Pengalamannya juga dapat menjadi maksimal dalam penerapannya. Satu contoh, ketika ada tamu penting yang berkunjung di SKPD tertentu, ia bisa menggantikan kepala daerah atau pejabat yang berwenang sedang melakukan tugas lain, untuk menemani tamu tersebut. Bisa mewakili, sekaligus menjelaskan dengan baik karena ia sudah punya pengalaman.
Bagaimana cara Anda mempertahankan kinerja aparatur pemerintahan?
Setiap pekerjaan, ada rambu-rambu yang harus ditaati. Begitupun dengan kinerja pemerintah daerah. Sebisa mungkin, kita selalu memberikan peringatan-peringatan secara lisan maupun tertulis, untuk menjaga kinerjanya tetap dalam aturan. Untuk itu, kita selalu mengadakan rapat koordinasi setiap dua minggu atau perbulannya. Membahas berbagai permasalahan yang dirasakan perlu untuk mendapat penanganan bersama. Di luar itu, kita bertemu dan berkumpul dalam suasana non formal atau santai.
Kita tidak punya agenda coffee morning, tapi selalu ada waktu berkumpul hampir setiap harinya. Itulah bentuk kekompakan kami selaku aparat pemerintah daerah.
Terakhir, apa yang dibutuhkan Takalar saat ini?
Takalar membutuhkan pemimpin yang dapat membangun daerah dan dekat dengan masyarakat. Kalau dia tidak dekat dengan masyarakatnya, artinya pembangunan bisa tersendat. Sebab hubungan dua arah harus selalu tercipta jika ingin menjadi pemimpin yang baik. Komunikasi bisa lancar, silaturahmi bisa berjalan, dan pada akhirnya pembangunan di masyarakat bisa berkembang. Pemerintahan yang sekarang sudah bagus, hanya saja Takalar membutuhkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*/nin)